 |
| Menyoroti Kerawanan Pangan di Ciomas: Tantangan, Kebijakan, dan Solusi Berkelanjutan |
Indoaktual, Yogyakarta, Kabar bahwa Kecamatan Ciomas, Kabupaten Serang, menempati peringkat pertama wilayah rentan rawan pangan se-Banten, sebagaimana disampaikan oleh Pelaksana Tugas Kepala Dinas Ketahanan Pangan Banten, Agus Supriyadi, mencerminkan masalah serius yang memerlukan perhatian segera. Data tersebut, berdasarkan sembilan indikator dalam Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (FSVA) 2023, menegaskan adanya persoalan multidimensi yang memengaruhi ketahanan pangan, termasuk ketersediaan air bersih, akses pangan, dan prevalensi stunting.
Namun, upaya penanganan yang dilaporkan, seperti penyediaan beras fortifikasi sebanyak 50 ton, mengundang kritik. Langkah ini terlihat seperti solusi jangka pendek yang hanya meredakan gejala tanpa mengatasi akar permasalahan. Penyediaan bantuan beras semata tidak cukup untuk mengubah situasi kompleks yang berakar pada kemiskinan struktural, ketidaksetaraan akses infrastruktur, dan rendahnya pemberdayaan masyarakat lokal dalam pengelolaan sumber daya pangan.
Penyebab yang Kompleks dan Terabaikan
Sebagai wilayah agraris, ironi bahwa Kabupaten Serang, khususnya Kecamatan Ciomas, menjadi daerah rawan pangan tidak dapat diabaikan. Masalah ketersediaan air bersih dan akses pangan menyoroti kegagalan tata kelola sumber daya. Selain itu, indikator lain seperti prevalensi stunting, rendahnya tingkat pendidikan perempuan, dan minimnya akses ke tenaga kesehatan mencerminkan ketimpangan yang mendalam dalam layanan publik dan pembangunan manusia.
Masalah ini tidak hanya berkaitan dengan kondisi alam atau geografis, tetapi juga dengan kebijakan yang kurang strategis. Misalnya, alih fungsi lahan yang menjadi salah satu penyebab kerawanan pangan di Kabupaten Tangerang menunjukkan bahwa pemerintah daerah gagal menjaga keseimbangan antara kebutuhan pembangunan dan pelestarian lahan produktif. Kebijakan serupa dapat menjadi ancaman bagi wilayah lain jika tidak segera ditangani.
Kritik terhadap Pendekatan Pemerintah
Intervensi berupa bantuan beras fortifikasi bukanlah solusi jangka panjang. Strategi ini hanya menanggulangi dampak tanpa memecahkan persoalan mendasar. Pendekatan semacam ini berpotensi menciptakan ketergantungan pada bantuan dan tidak memberdayakan masyarakat untuk meningkatkan ketahanan pangan secara mandiri.
Pemerintah seharusnya lebih fokus pada pembangunan infrastruktur pendukung, seperti pengadaan air bersih, peningkatan akses terhadap pendidikan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat lokal. Selain itu, langkah yang lebih strategis diperlukan untuk meningkatkan kapasitas produksi pangan lokal, seperti mendukung petani melalui program subsidi, pelatihan, dan pengelolaan sumber daya yang berkelanjutan.
Saran untuk Perubahan
1. Penguatan Infrastruktur Dasar
Pemerintah perlu mempercepat pembangunan infrastruktur yang mendukung ketahanan pangan, seperti jaringan distribusi air bersih, irigasi untuk lahan pertanian, dan akses listrik di daerah terpencil. Hal ini akan meningkatkan kualitas hidup masyarakat sekaligus mendorong produktivitas pertanian.
2. Edukasi dan Pemberdayaan Masyarakat
Program edukasi terkait gizi, pertanian berkelanjutan, dan pengelolaan sumber daya alam harus diintensifkan. Masyarakat perlu dilibatkan dalam proses perencanaan dan pelaksanaan program ketahanan pangan agar mereka memiliki rasa kepemilikan terhadap solusi yang diterapkan.
3. Kebijakan Berbasis Bukti
Kebijakan yang diterapkan harus berdasarkan analisis data yang komprehensif. Pemerintah perlu memprioritaskan alokasi anggaran untuk program-program yang terbukti efektif dalam mengatasi akar masalah kerawanan pangan.
4. Pengawasan Alih Fungsi Lahan
Pemerintah harus memperketat regulasi terkait alih fungsi lahan produktif untuk mencegah penurunan kapasitas produksi pangan. Hal ini dapat dilakukan dengan pemberian insentif bagi petani yang mempertahankan lahan pertanian mereka.
5. Kemitraan Multisektor
Pemerintah daerah perlu bekerja sama dengan sektor swasta, lembaga pendidikan, dan organisasi masyarakat untuk menciptakan solusi inovatif dalam meningkatkan ketahanan pangan.
Kerawanan pangan di Kecamatan Ciomas dan wilayah lain di Banten merupakan masalah kompleks yang membutuhkan pendekatan holistik dan kolaboratif. Bantuan pangan jangka pendek hanyalah langkah awal; upaya jangka panjang yang berfokus pada penguatan infrastruktur, pemberdayaan masyarakat, dan kebijakan yang berkelanjutan harus menjadi prioritas. Pemerintah perlu segera mengambil langkah konkret agar visi ketahanan pangan yang inklusif dan berkelanjutan dapat tercapai, sekaligus memastikan hak dasar masyarakat untuk hidup sehat dan sejahtera terpenuhi