 |
| Peredaran Makanan Berbahaya |
Penulis : Fefi Fitriyani
Nim: 6662220172
Indoaktual, Yogyakarta, Makanan merupakan kebutuhan pokok manusia yang idealnya terbebas dari risiko kesehatan. Namun, keberadaan makanan yang mengandung zat berbahaya seperti formalin, boraks, dan pewarna tekstil menunjukkan kelemahan pengawasan serta kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya keamanan pangan di Indonesia. Persoalan ini tidak hanya bersifat teknis tetapi juga mencakup dimensi moral, sosial, dan ekonomi, yang memerlukan perhatian serius dari berbagai pihak.
Kurangnya Pengawasan yang Efektif
Meskipun pemerintah telah mengeluarkan regulasi ketat melalui Undang-Undang Pangan dan Peraturan BPOM, realitas di lapangan menunjukkan implementasinya belum maksimal. Produk-produk berbahaya masih ditemukan secara luas di pasar tradisional hingga toko modern. Hal ini menunjukkan bahwa proses pengawasan, mulai dari produksi hingga distribusi, masih memiliki banyak kekurangan. Kendala seperti terbatasnya sumber daya manusia dan teknologi menjadi salah satu penyebab banyaknya pelanggaran yang tidak terdeteksi.
Motivasi Ekonomi dan Rendahnya Etika Produsen
Beberapa produsen memilih menggunakan zat berbahaya untuk menekan biaya atau meningkatkan daya tarik produk. Keputusan ini menunjukkan minimnya kesadaran etis dan kurangnya tanggung jawab terhadap dampak jangka panjang bagi konsumen. Praktik semacam ini tidak hanya merugikan masyarakat tetapi juga memperburuk reputasi industri pangan dalam negeri.
Konsumen Sebagai Korban dan Bagian dari Masalah
Konsumen seringkali menjadi korban dari makanan berbahaya, namun mereka juga turut berkontribusi terhadap masalah ini. Kurangnya edukasi tentang cara mengenali makanan yang tidak aman serta minimnya pemahaman tentang pentingnya keamanan pangan membuat masyarakat cenderung abai dalam memilih makanan. Beberapa bahkan mengorbankan aspek kesehatan demi harga murah atau tampilan menarik.
Pendekatan Solutif yang Kolaboratif
Masalah ini membutuhkan kerja sama antara pemerintah, produsen, dan masyarakat. Pemerintah harus memperkuat pengawasan dengan teknologi modern seperti sistem pelacakan digital dan meningkatkan kampanye publik agar masyarakat lebih sadar akan bahaya makanan berbahaya. Selain itu, produsen mendorong pelaku usaha untuk menjalankan bisnis yang etis melalui insentif seperti penghargaan atau keringanan pajak bagi mereka yang mematuhi standar keamanan pangan. Masyarakat menjadi lebih selektif dalam memilih makanan dengan memeriksa label, membeli produk bersertifikasi BPOM, dan melaporkan produk yang mencurigakan.
Keamanan pangan adalah tanggung jawab bersama yang memerlukan kolaborasi semua pihak. Dengan memperkuat pengawasan, meningkatkan edukasi, dan mengedepankan etika dalam bisnis, penyebaran makanan berbahaya dapat diminimalkan. Pangan yang aman tidak
hanya menjadi standar kesehatan, tetapi juga hak fundamental setiap individu untuk mendapatkan kehidupan yang layak.