Transformasi besar sedang terjadi di dunia pendidikan Indonesia dari kelas-kelas konvensional menuju sistem pembelajaran yang lebih digital dan terintegrasi dengan kebutuhan industri. Pemerintah mencatatkan rekor baru dengan memberikan anggaran pendidikan sebesar Rp.665 triliun pada tahun 2024, sebagai bagian dari upaya mencetak sumber daya manusia unggul. Dampaknya mulai terasa, salah satunya yaitu lulusan pendidikan vokasi semakin diminati, dan jumlah pekerja yang memiliki sertifikasi bertaraf internasional meningkat drastis. Dunia industri pun semakin percaya diri terhadap kemampuan tenaga kerja lokal. Kini, pendidikan bukan sekadar proses belajar, tetapi kunci utama menciptakan daya saing nasional di tengah kompetisi global.
Pemerintah Indonesia mencatat anggaran pendidikan APBN 2024 mencapai Rp665,0 triliun, rekor tertinggi dalam sejarah anggaran pendidikan nasional. Angka ini disalurkan melalui berbagai pos seperti Biaya Penyelenggaraan Pendidikan (BPP), Transfer ke Daerah (TKD), dan pendanaan investasi. Menteri Keuangan menegaskan belanja APBN 2024 fokus pada peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) yang kompetitif. Dengan alokasi setara 20% APBN, pemerintah mengarahkan dana tersebut untuk ekspansi wajib belajar 12 tahun, bantuan pendidikan, dan program peningkatan mutu guru dan tenaga pendidik. Pada periode yang sama, alokasi anggaran untuk Kemendikbudristek tercatat sebesar Rp99 triliun, naik hampir 21% dari rencana tahun sebelumnya. Dalam jangka panjang, suntikan anggaran tersebut diharapkan berdampak positif pada pasar tenaga kerja melalui peningkatan kualitas lulusan.
Indikator yang perlu diperhatikan dalam menuju kunci tenaga kerja yang berkualitas:
1. Peningkatan Kualitas Tenaga Pendidik
Sumber daya pendidik yang berkualitas merupakan salah satu fondasi utama yang menjadi pendorong untuk meraih tujuan pendidikan yang berkualitas. Penekanan pada mutu pendidik telah mendorong kebijakan pendidikan yang inovatif dan terarah. Ini mencakup peningkatan kriteria penerimaan tenaga pendidik, perluasan peluang untuk pengembangan profesional, serta peningkatan insentif guna memotivasi pendidik.
2. Vokasi dan Sertifikasi Internasional: Solusi untuk Kebutuhan Industri
Pendidikan vokasi kini memainkan peran penting dalam mempersiapkan tenaga kerja yang siap di lapangan. Dengan kurikulum yang disusun secara kolaboratif dengan sektor industri, sekolah vokasi dan politeknik menghasilkan lulusan yang segera diterima di dunia kerja. Menurut data dari Kementerian Pendidikan, sekitar 90% lulusan vokasi berhasil mendapatkan pekerjaan dalam enam bulan setelah mereka diwisuda
3. Penggunaan Teknologi dan Kerja Sama Industri untuk Pendidikan yang Berhubungan
Teknologi telah mengubah cara pendidikan dengan berbagai platform pembelajaran online, dan sistem yang ditopang kecerdasan buatan, yang mendukung pembelajaran yang lebih inklusif, pribadi, dan responsif. Siswa dapat memperoleh materi dari lokasi manapun, termasuk tempat-tempat yang terpencil, sementara para guru telah memperoleh bantuan dalam hal penilaian, manajemen kelas, dan pengembangan metode pengajaran yang lebih efisien (Iskandar, 2023).
Tantangan:
1. Kesenjangan Kualitas Antar Desa dan Kota
Ketimpangan pendidikan antara desa dan kota masih umum terjadi,, khususnya mengenai infrastruktur dan akses pada sumber bahan ajar. Ketersediaan infrastruktur seperti bangunan layak dan laboratorium telah menjadi standar minimum sektor pendidikan diperkotaan, namun hal tersebut tidak berlaku di pedesaan.
2. Minim Sinergi Kurikulum dengan Industri
Penerapan kurikulum yang telah disusun memiliki keterkaitan yang rendah dengan industri. Sehingga teori yang telah dipelajari masih memiliki kekurangan terhadap kebutuhan dunia lapangan pekerjaan. Tidak hanya itu kurikulum yang berlaku juga kerap mengalami perubahan yang cukup berbeda, sehingga adaptasi diperlukan antara pemerintah, sektor pendidikan dan industri
3. Penyerapan Investasi yang Lambat
Penyerapan investasi di sektor pendidikan kerap terhambat oleh kurangnya perencanaan antara pemerintah pusat dan daerah, anggaran yang tersedia tidak dapat langsung dialokasikan pada sektor pendidikan. Diperlukan waktu lebih dalam penyerapan investasi, sehingga dana investasi baru bisa terserap di akhir tahun anggaran.
Solusi dan saran
- Optimalisasi Distribusi Anggaran Setiap Desa
Pemerintah memiliki peran penting dalam menjaga distribusi anggaran khususnya pada setiap desa atau kabupaten. Pemeriksaan secara berkala dalam penggunaan dana anggaran dapat ditingkatkan, sehingga penyimpangan aliran dana yang terjadi dapat segera ditemukan. Pemerintah juga perlu menempatkan individu berpengalaman dalam bidang teknologi, keuangan maupun perencanaan pada beberapa desa atau kabupaten dengan indeks penyerapan anggaran yang rendah.
- Penguatan Program “Link and Match”
Link and match merupakan salah satu kebijakan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan (Depdikbud), yang menekankan pada penggalian potensi dan pembekalan kompetensi lulusan pendidikan vokasi sesuai kebutuhan pasar kerja. Sektor industri dan pemerintah memainkan peran penting untuk mengoptimalkan program tersebut. Diharapkan dengan adanya program link and match akan menekan angka pengangguran lulusan vokasi atau smk.
- Mempermudah Akses Program Magang
Pemetaan terhadap sektor industri atau perusahaan dengan kebutuhan tenaga kerja yang sesuai dapat membuka peluang magang atau pkl bagi para siswa. Pemerintah perlu merangkul perusahaan untuk bekerja sama mengenai pembukaan peserta magang, dengan menawarkan keuntungan bagi perusahaan.
Investasi besar-besaran dalam pendidikan harus dibarengi dengan strategi implementasi yang tepat dan berkelanjutan. Kualitas pendidikan tidak hanya ditentukan oleh besarnya anggaran, tetapi oleh efektivitas penggunaan dana, sinergi dengan industri, serta pemerataan akses di seluruh wilayah Indonesia. Transformasi sistem pendidikan yang terintegrasi dengan kebutuhan pasar kerja adalah langkah krusial untuk menciptakan generasi muda yang tangguh, adaptif, dan kompetitif di era global.
Namun, tantangan seperti rendahnya penyerapan anggaran, ketimpangan fasilitas, dan kurangnya keterlibatan industri dalam pendidikan harus segera diatasi. Solusinya mencakup peningkatan pelatihan vokasi, program magang bersertifikat, serta pemanfaatan teknologi untuk evaluasi dan distribusi anggaran yang lebih efisien. Dengan komitmen bersama antara pemerintah, dunia pendidikan, dan pelaku usaha, pendidikan bisa menjadi motor utama penggerak kemajuan ekonomi dan kemandirian bangsa.
Penulis: Amila Damayanti, Ercitania Merdekawati Haris, Muhammad Arik Rabbanie Alfie, Chiara Ardelia Prismadhani
Program Studi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Negeri Semarang
