Pendidikan tidak boleh berhenti pada persoalan bagaimana anggaran dibelanjakan. Pertanyaan yang jauh lebih penting adalah: sejauh mana anggaran tersebut mampu menghasilkan layanan pendidikan yang berkualitas, lulusan yang kompeten, serta sekolah yang adaptif terhadap perubahan zaman?
Pertanyaan itu menjadi semakin relevan bagi Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Sebagai lembaga pendidikan vokasi, SMK dituntut tidak hanya menghasilkan lulusan yang memahami teori, tetapi juga memiliki keterampilan yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan dunia kerja dan industri.
Di tengah tuntutan tersebut, pengelolaan keuangan sekolah menjadi salah satu faktor strategis. Sekolah membutuhkan ruang gerak yang cukup untuk membeli bahan praktik, memperbarui peralatan, mengembangkan unit produksi, menjalin kerja sama industri, hingga merespons kebutuhan pembelajaran secara cepat.
Di sinilah konsep Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) patut mendapatkan perhatian lebih serius.
BLUD Bukan Berarti Sekolah Menjadi Perusahaan
Masih terdapat kekhawatiran bahwa ketika SMK menerapkan BLUD, sekolah akan berubah menjadi institusi yang mengejar keuntungan. Kekhawatiran tersebut perlu diluruskan.
BLUD bukanlah privatisasi sekolah. BLUD juga bukan berarti sekolah meninggalkan fungsi utamanya sebagai lembaga pendidikan. Justru, fleksibilitas pengelolaan keuangan dalam BLUD seharusnya digunakan untuk memperkuat kualitas pelayanan pendidikan.
Kerangka BLUD sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 79 Tahun 2018 memberikan ruang bagi unit pelayanan publik untuk menerapkan praktik bisnis yang sehat dengan tetap mengedepankan pelayanan kepada masyarakat.
Dalam konteks SMK, fleksibilitas tersebut dapat menjadi instrumen untuk mengembangkan potensi sekolah, terutama melalui teaching factory (TeFa).
Bayangkan sebuah SMK memiliki program keahlian tata boga. Siswa tidak hanya belajar memasak di ruang praktik, tetapi terlibat dalam produksi makanan yang memenuhi standar tertentu dan dapat dipasarkan kepada masyarakat. Begitu pula SMK bidang otomotif yang dapat mengembangkan layanan bengkel, bidang desain yang menghasilkan produk kreatif, atau bidang teknologi informasi yang menyediakan jasa digital.
Dengan demikian, pendapatan bukan tujuan akhir. Pendapatan adalah instrumen untuk memperkuat pembelajaran.
Semakin baik unit produksi dikelola, semakin besar pula peluang sekolah menyediakan pengalaman belajar yang mendekati kondisi industri sebenarnya.
Teaching Factory: Dari Ruang Praktik Menjadi Ruang Industri
Kekuatan utama SMK sebenarnya berada pada karakter pendidikannya yang berbasis keterampilan.
Namun, pembelajaran berbasis praktik akan kehilangan makna apabila fasilitas dan proses belajarnya jauh dari realitas dunia kerja. Karena itu, teaching factory menjadi penting.
TeFa memungkinkan siswa belajar melalui pengalaman nyata: menerima pesanan, merencanakan produksi, menggunakan peralatan, menjaga kualitas, menghitung biaya, menyelesaikan masalah, bekerja dalam tim, hingga memenuhi tenggat waktu.
Di titik ini, BLUD dan teaching factory memiliki hubungan yang sangat strategis.
BLUD memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan sumber daya, sementara teaching factory menyediakan ruang untuk menerjemahkan fleksibilitas tersebut menjadi pengalaman belajar nyata.
Keduanya dapat membentuk ekosistem sekolah yang lebih produktif: sekolah belajar, siswa berkarya, masyarakat memperoleh layanan, industri mendapatkan calon tenaga kerja yang lebih siap, dan sekolah memiliki peluang mengembangkan sumber pendapatan secara sah.
Tetapi satu prinsip harus dijaga: siswa tidak boleh diposisikan sebagai tenaga kerja murah.
Aktivitas produksi harus tetap berada dalam kerangka pendidikan. Keselamatan, hak peserta didik, tujuan pembelajaran, dan kualitas pendidikan harus menjadi prioritas.
Persoalannya Bukan Sekadar Menetapkan Status BLUD
Data yang menjadi rujukan dalam kajian ini menunjukkan bahwa dari 3.792 SMK Negeri, baru sekitar 425 SMK atau sekitar 13 persen yang berstatus BLUD.
Angka tersebut menunjukkan bahwa perjalanan menuju SMK-BLUD masih panjang.
Pertanyaannya kemudian bukan hanya mengapa banyak SMK belum menjadi BLUD, tetapi juga: apakah sekolah dan pemerintah daerah sudah benar-benar siap mengelola fleksibilitas yang diberikan BLUD?
Sebab, perubahan status tanpa perubahan kapasitas hanya akan menghasilkan persoalan baru.
BLUD membutuhkan sumber daya manusia yang memahami perencanaan, penganggaran, pengadaan, akuntansi, pelaporan, pengendalian internal, hingga pertanggungjawaban keuangan. Kepala sekolah sebagai pemimpin BLUD juga membutuhkan kemampuan manajerial yang lebih kuat.
Guru produktif yang terlibat dalam unit usaha pun perlu memahami batas antara aktivitas pembelajaran dan aktivitas layanan. Sementara pemerintah daerah harus memiliki pemahaman yang sama mengenai karakteristik pengelolaan keuangan BLUD.
Jika tidak, fleksibilitas yang seharusnya menjadi kekuatan justru dapat berubah menjadi risiko.
Akuntabilitas Harus Berjalan Bersama Fleksibilitas
Ada satu prinsip yang tidak boleh dilupakan: semakin besar fleksibilitas, semakin besar pula tuntutan akuntabilitas.
BLUD tidak boleh dimaknai sebagai kebebasan menggunakan uang tanpa aturan.
Pendapatan yang diperoleh melalui unit produksi harus dikelola secara tertib. Perencanaan harus jelas. Penggunaan anggaran harus dapat dipertanggungjawabkan. Sistem pengendalian internal harus berjalan. Dan laporan keuangan harus disusun sesuai ketentuan yang berlaku.
Tantangan ini menjadi semakin kompleks karena pengelolaan keuangan BLUD menggunakan basis akrual dan membutuhkan pemahaman terhadap standar akuntansi pemerintahan, termasuk PSAP Nomor 13.
Dalam praktiknya, tidak semua pengelola sekolah memiliki latar belakang akuntansi atau pengelolaan keuangan publik. Karena itu, tidak cukup apabila pemerintah hanya mengatakan kepada sekolah: “Silakan menjadi BLUD.”
Sekolah harus diberi pengetahuan, panduan, pendampingan, dan sistem yang memadai.
Jangan Sampai BLUD Hanya Menjadi Label
Hal lain yang harus dihindari adalah menjadikan BLUD sekadar status administratif.
Sekolah berstatus BLUD tetapi Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA)-nya tidak dipahami dengan baik, sistem pencatatannya lemah, unit produksinya tidak berkembang, dan pengawasan internal tidak berjalan tentu belum dapat dikatakan berhasil.
Keberhasilan BLUD seharusnya diukur dari perubahan nyata.
Apakah kualitas pembelajaran meningkat?
Apakah kompetensi siswa semakin sesuai dengan kebutuhan industri?
Apakah sarana praktik menjadi lebih baik?
Apakah guru mendapatkan kesempatan meningkatkan kompetensinya?
Apakah kemitraan dengan dunia usaha dan dunia industri semakin kuat?
Apakah lulusan lebih mudah terserap ke dunia kerja atau mampu menjadi wirausaha?
Dan yang tidak kalah penting, apakah setiap rupiah yang dikelola dapat dipertanggungjawabkan?
Jika pertanyaan-pertanyaan tersebut dapat dijawab dengan baik, maka BLUD benar-benar memberikan manfaat.
Kemendagri Perlu Hadir dengan Panduan yang Praktis
Karena karakter SMK berbeda dengan rumah sakit, puskesmas, atau unit layanan publik lainnya, pendekatan pembinaan BLUD SMK juga tidak dapat sepenuhnya disamakan.
Menurut saya, salah satu kebutuhan mendesak adalah modul pengelolaan keuangan BLUD khusus SMK yang praktis dan mudah digunakan.
Modul tersebut tidak berhenti pada penjelasan regulasi, tetapi harus menjawab persoalan sehari-hari yang dihadapi sekolah.
Misalnya, bagaimana menyusun RBA, bagaimana mencatat pendapatan teaching factory, bagaimana mengelola belanja, bagaimana menyusun laporan keuangan, bagaimana memanfaatkan aset, bagaimana membangun pengendalian internal, hingga bagaimana kepala sekolah dan guru menjalankan perannya dalam struktur BLUD.
Dengan panduan yang seragam, pemerintah provinsi dan SMK memiliki referensi yang sama. Kesalahpahaman antaraktor juga dapat diminimalkan.
Pendampingan juga perlu dilakukan secara berjenjang. Kementerian Dalam Negeri tentu tidak mungkin melakukan asistensi satu per satu kepada seluruh SMK di Indonesia. Karena itu, pola training of trainers, klinik konsultasi, pembelajaran digital, serta pendampingan kepada pemerintah provinsi dapat menjadi alternatif yang lebih efektif.
Sinergi Pemerintah dan Dunia Industri Menjadi Kunci
BLUD SMK juga tidak boleh hanya menjadi urusan sekolah dan pemerintah daerah.
Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah memiliki peran penting dalam memastikan pengembangan BLUD berjalan searah dengan kebijakan peningkatan mutu pendidikan vokasi.
Dunia usaha dan dunia industri juga harus dilibatkan sejak awal. Industri tidak cukup hanya menjadi tempat praktik kerja lapangan. Industri perlu menjadi mitra dalam penyusunan kurikulum, pengembangan teknologi, sertifikasi kompetensi, peningkatan kapasitas guru, pengembangan teaching factory, hingga penyerapan lulusan.
Sementara pemerintah daerah harus memastikan ekosistem regulasi dan pengawasan mendukung sekolah untuk berkembang.
Dengan kata lain, BLUD SMK membutuhkan ekosistem, bukan sekadar keputusan kepala daerah.
Menuju SMK yang Tidak Bergantung pada Anggaran Semata
Kemandirian sekolah bukan berarti sekolah harus membiayai seluruh kebutuhannya sendiri. Negara dan pemerintah daerah tetap memiliki kewajiban dalam penyelenggaraan pendidikan.
Namun, sekolah juga harus diberi kesempatan untuk mengoptimalkan potensi yang dimilikinya.
SMK memiliki aset berupa sumber daya manusia, peralatan praktik, laboratorium, workshop, kompetensi keahlian, serta kreativitas siswa dan guru. Jika seluruh potensi tersebut dikelola secara profesional dalam kerangka pendidikan, bukan tidak mungkin SMK mampu menghasilkan nilai ekonomi sekaligus nilai sosial.
Di sinilah semangat enterprising government menjadi relevan: pemerintah tidak hanya menghabiskan anggaran, tetapi juga mampu mengoptimalkan sumber daya publik untuk menciptakan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat.
Pada akhirnya, tujuan BLUD SMK bukanlah membuat sekolah menjadi “kaya”. Tujuannya adalah membuat sekolah lebih lincah, produktif, responsif, transparan, dan mampu memberikan layanan pendidikan yang lebih baik.
Kemandirian finansial hanyalah salah satu hasil. Tujuan akhirnya tetap sama: menghasilkan lulusan SMK yang kompeten, berkarakter, siap bekerja, mampu berwirausaha, dan memiliki daya saing.
Karena itu, sudah saatnya BLUD SMK tidak dipandang sebagai sekadar inovasi administrasi keuangan. BLUD harus dilihat sebagai instrumen reformasi tata kelola pendidikan vokasi.
Fleksibilitas tanpa akuntabilitas akan melahirkan risiko. Sebaliknya, akuntabilitas tanpa fleksibilitas dapat membuat sekolah terjebak dalam birokrasi yang lamban.
Yang dibutuhkan adalah keduanya: sekolah yang fleksibel dalam bergerak, tetapi kuat dalam mempertanggungjawabkan setiap langkahnya.
BLUD bukan tujuan akhir. Ia adalah kendaraan untuk membawa SMK menuju kemandirian, fleksibilitas, dan akuntabilitas—dengan satu orientasi utama: mutu pendidikan dan masa depan peserta didik.
Penulis: Said Iskandar Abdullah
Kementerian Dalam Negeri
Email: saidiskandar17@gmail.com
