Indoaktual, Bandung, 11 Juni 2026 – Presiden DEMA FDIKOM UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Zidan Ramdani, menyampaikan kritik keras terhadap Pemerintahan Prabowo-Gibran di tengah berbagai persoalan yang semakin dirasakan masyarakat. Melemahnya nilai tukar rupiah, kenaikan harga BBM, meningkatnya harga kebutuhan pokok, sulitnya lapangan pekerjaan, serta menurunnya daya beli masyarakat menjadi kenyataan yang tidak dapat ditutupi oleh narasi optimisme pemerintah.
Menurut Zidan, rakyat hari ini tidak sedang membutuhkan pidato-pidato yang menenangkan atau pencitraan keberhasilan yang terus dipertontonkan di ruang publik. Rakyat membutuhkan bukti nyata bahwa negara hadir untuk melindungi dan menjamin kesejahteraan mereka. Ketika harga kebutuhan terus naik, sementara pendapatan masyarakat tidak bertambah, maka yang tumbuh bukan optimisme, melainkan kecemasan dan kekecewaan.
“Rakyat sudah terlalu sering diminta bersabar. Sementara itu, beban hidup terus bertambah. Ketika rupiah melemah, harga-harga naik, dan lapangan pekerjaan semakin sulit diakses, pemerintah tidak bisa hanya meminta masyarakat untuk memahami keadaan. Pemerintah harus bertanggung jawab dan menghadirkan solusi yang nyata,” tegas Zidan Ramdani.
DEMA FDIKOM UIN Jakarta menilai bahwa kondisi yang terjadi saat ini merupakan alarm serius bagi pemerintah. Jika persoalan ekonomi terus dibiarkan tanpa langkah korektif yang jelas, maka bukan hanya kesejahteraan rakyat yang terancam, tetapi juga kepercayaan publik terhadap pemerintah. Kepercayaan adalah fondasi utama dalam demokrasi. Ketika kepercayaan itu terus terkikis, maka jarak antara rakyat dan penguasa akan semakin lebar.
Lebih jauh, Zidan mengingatkan bahwa sejarah Indonesia memberikan pelajaran yang sangat jelas mengenai hubungan antara kekuasaan dan rakyat. Tidak ada pemerintahan yang dapat bertahan hanya dengan legitimasi formal ketika legitimasi sosial mulai melemah. Sejarah menunjukkan bahwa ketidakpuasan publik yang terus diabaikan akan berubah menjadi gelombang kritik yang semakin besar.
“Kami tidak sedang berbicara tentang ancaman. Kami sedang berbicara tentang pelajaran sejarah. Reformasi 1998 lahir karena pemerintah saat itu gagal membaca keresahan rakyat yang terus menumpuk. Ketika suara masyarakat tidak lagi didengar, ketika kritik dianggap gangguan, dan ketika penderitaan rakyat tidak menjadi prioritas, maka sejarah mencatat konsekuensinya sendiri.”
Menurut DEMA FDIKOM UIN Jakarta, berbagai indikator yang muncul saat ini seharusnya menjadi bahan refleksi serius bagi pemerintahan Prabowo-Gibran. Melemahnya daya beli masyarakat, tingginya biaya hidup, meningkatnya tekanan ekonomi keluarga, hingga keresahan generasi muda terhadap masa depan pekerjaan merupakan persoalan yang tidak dapat diselesaikan dengan retorika semata.
Zidan menegaskan bahwa mahasiswa memiliki tanggung jawab moral untuk menyampaikan kritik secara terbuka. Fungsi kontrol sosial yang dijalankan mahasiswa bukanlah bentuk kebencian terhadap pemerintah, melainkan bagian dari komitmen menjaga demokrasi agar tetap berjalan di atas prinsip akuntabilitas dan keberpihakan kepada rakyat.
“Kami mengingatkan pemerintah bahwa kekuasaan sejatinya adalah amanah, bukan hak istimewa yang kebal dari kritik. Rakyat memberikan mandat untuk melayani, bukan untuk dilayani. Karena itu, mendengar suara rakyat bukanlah pilihan, melainkan kewajiban.”
DEMA FDIKOM UIN Jakarta mendesak Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap berbagai kebijakan yang berdampak langsung pada masyarakat. Pemerintah harus menunjukkan keberanian untuk memperbaiki kebijakan yang tidak efektif, memperkuat perlindungan terhadap kelompok rentan, serta memastikan bahwa pembangunan benar-benar menghadirkan manfaat yang dirasakan rakyat secara luas.
Di akhir pernyataannya, Zidan menyampaikan peringatan moral kepada pemerintah agar tidak menganggap remeh suara publik yang terus berkembang.
“Prabowo-Gibran harus mendengar, sebelum sejarah kembali berbicara. Sebab sejarah bangsa ini selalu mengajarkan bahwa ketika suara rakyat diabaikan terlalu lama, maka rakyat akan mencari caranya sendiri untuk memastikan suaranya didengar. Pemerintah masih memiliki kesempatan untuk berbenah, dan kesempatan itu tidak akan selalu ada.”
Kalimat penutup tersebut memberi tekanan politik yang kuat sebagai peringatan demokratis tanpa mengajak atau mendorong tindakan kekerasan maupun kerusuhan.
